FSPS Membantah Eksepsi Gubernur Jawa Barat

Suka dengan Artikel ini silahkan Bagikan
 
  
 more 

Sidang lanjutan Gugatan SPA FSPS PT.Pungkook Indonesia One (PIO) , Subang melawan Gubernur Jabar hari ini, Senin 25 Januari 2021 kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN ) di Bandung, dengan agenda replik dari Penggugat. Dalam sidang sebelumnya, Pihak tergugat mengajukan 8 eksepsi yang pada pokoknya antara lain, kesatu: kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara; kedua: Keputusan Tata Usaha Negara bersifat sekali selesai; ketiga: Keputusan Tata Usaha Negara merupakan aturan yang bersifat umum; keempat: Keputusan Tata Usaha Negara merupakan Perbuatan Hukum Perdata; kelima: gugatan Prematur; keenam: Penggugat tidak memiliki iktikad baik; ketujuh: gugatan Pengugat daluarsa; dan kedelapan: Legal Standing Penggugat.

Dalam eksepsi (replik) Pihak penggugat menyebutkan Bahwa Penggugat merasa tidak perlu menanggapi apa-apa lagi, termasuk pula jawaban Tergugat pada angka 7 halaman 26-31. Hal mana menurut Penggugat, quad non kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh, serta rekomendasi Bupati Subang adalah benar menyatakan “Besaran UMSK ini hanya berlaku bagi perusahaan yang telah bersepakat dan memberikan mandat”, maka hal demikian justru telah membuktikan adanya perbedaan dengan Diktum KETIGA Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020, yang menyatakan: “Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang bersepakat dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”;

Masih menurut Penggugat, Dengan demikian maka terbukti muatan materi dalam Diktum KETIGA Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020, telah berbeda dengan bunyi kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh, serta rekomendasi Bupati Subang. Sehingga, pada kenyataannya Tergugat telah membuat norma baru yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, tetapi juga mengurangi bunyi kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh dan rekomendasi Bupati Subang.

Dalam wawancara dengan redaksi SingaperbangsaTV, Ketua umum FSPS Deni Sunarya menyebutkan bahwa besar harapan dari pihaknya agar majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan, karena seharusnya sangatlah beralasan demi hukum apa bila majelis hakim mengabulkan gugatan para penggugat serta merubah isi DIKTUM KETIGA sebagaimana rekomendasi Bupati Kabupaten Subang.

“Nyata-nyatanya SK UMSK Gubernur Jawa Barat yang mempersyaratkan kenaikan UMSK telah membuat norma baru yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan dan melanggar pasal 24 UU nomor 30 tahun 2014,” pungkas Deni

Komentar Facebook

Suka dengan Artikel ini silahkan Bagikan
 
  
 more