HAKIM FSPS MENOLAK THR TAHUN INI DICICIL

Suka dengan Artikel ini silahkan Bagikan
 
  
 more 

Karawang-fsps.or.id, Sejumlah isu soal THR 2021, seperti pencicilan maupun penundaan, masih bergulir liar di lingkup buruh dan pengusaha, opini publikpun makin meruak, salah satunya pandangan dari Sekretaris DPC. Karawang.

Menurutnya “Pembayaran THR itu dapat menjadi stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian di kalangan menengah ke bawah, khususnya para pedagang kecil. Ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat jelang lebaran. Kalau kita dalam keadaan krisis ekonomi, perbanyaklah uang berputar di level bawah. Dengan demikian akan terjadi perputaran uang, saya khawatir, jika THR tidak dibayar penuh kepada karyawan, maka akan menimbulkan gelombang protes dari kalangan buruh. Kondisi itu dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat rendah dan menurunnya produksi, Kalau menjelang lebaran buruh tidak terima THR, mereka protes kemudian demo, produksi perusahaan juga menurun. Perusahaan sudah dibantu pemerintah, sekarang bantulah karyawan”. ujar Hakim Sekretaris DPC Kab. Karawang saat dihubungi Via Whatsapp oleh SingaperbangsaTv.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengharapkan komitmen dari pengusaha untuk membayar THR kepada pegawai secara penuh.
“Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen,” kata Airlangga usai bertemu perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) di Jakarta. Ia meminta adanya komitmen tersebut mengingat pemerintah sudah memberikan stimulus kepada pengusaha serta melakukan program vaksinasi untuk mengatasi dampak Covid-19.

Menaker Ida menambahkan, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala sejak terjadinya pandemi Covid-19. Namun begitu, THR tetaplah merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan. Untuk itu, Menaker Ida menegaskan bahwa pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai pihak. “Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPC Kab. Cirebon, Ariyanto menegaskan “bahwa menurutnya THR itu adalah Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerjanya, yang regulasinya sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021”, pungkasnya.

Komentar Facebook

Suka dengan Artikel ini silahkan Bagikan
 
  
 more