Hanya MK, Pengadilan Yang Bisa Batalkan UU Cipta Kerja

Suka dengan Artikel ini silahkan Bagikan
 
  
 more 

Ditengah Pandemi Covid-19, publik dikejutkan dengan pembahasan RUU Cipta Kerja secara maraton oleh Panja DPR, yang pada akhirnya disetujui menjadi undang-undang sejak 5 Oktober 2020 lalu. Pro kontra terhadap persetujuan DPR atas rancangan undang-undang yang ditengarai akan menurunkan kuantitas dan kualitas hidup pekerja, berkembang hebat di masyarakat. Bahkan hasil jajak pendapat harian Kompas, yang dipublikasi tanggal 26 Oktober 2020, memperlihatkan sektor ketenagakerjaan menjadi perhatian utama dalam UU Cipta Kerja sebesar 48,5%.

Lalu bagaimana membatalkan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh Presiden sejak 2 Nopember lalu itu? Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dikatakan, bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Dengan demikian, maka UUD 1945 telah memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menguji sebuah undang-undang. Kewenangan Mahkamah juga diperkuat oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final tersebut, ditegaskan kembali oleh Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menegaskan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Bahkan selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga dikatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Tak dapat dipungkiri, pengesahan UU Cipta Kerja, khususnya kluster ketenagakerjaan diwarnai gelombang unjukrasa yang melibatkan ratusan ribu pekerja/buruh di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Jakarta. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir penegak dan pengawal konstitusi, diharapkan oleh jutaan pekerja/buruh dapat memahami perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang timbul serta berkembang di masyarakat. Dan hanya Mahkamah Konstitusi-lah, satu-satunya lembaga peradilan yang dapat mengadili dan membatalkan UU Cipta Kerja, sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara.

Komentar Facebook

Suka dengan Artikel ini silahkan Bagikan
 
  
 more