Perusahaan Milik BUMN di Gugat Buruh ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

fsps.or.id.

Jakarta – PT. Pabrik Gula (PG) Jatitujuh II, anak usaha PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI Group, digugat permohonan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pemohon PKPU yang bernama Warkim mengajukan gugatannya pada Senin, 25 April 2022. Dalam petitumnya, Pemohon PKPU meminta yang Mulia Majlis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Majlis Hakim Mochammad Djoenaidie diruangan Sidang Soebekti 1 dengan nomor perkara 106/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, memohon :

Pertama, menyatakan termohon PKPU, yaitu PT. Pabrik Gula (PG) Jatitujuh II (anak usaha PG Rajawali 2) berada dalam keadaan PKPU dengan segala akibat hukumnya.

Kedua, menunjuk dan mengangkat hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas.

Ketiga, menunjuk dan mengangkat Tim Pengurus PKPU, yaitu Bobby Mario Turnip, Anastasius Wahyu Priyo Utomo.

Keempat, menghukum termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mengharapkan putusan yang seadil-adilnya.

Sidang pertama yakni agenda Legal Standing pada kamis, 19 Mei 2022 tidak dihadiri oleh Termohon PKPU yakni PT. Pabrik Gula (PG) Jatitujuh II,

Mengenal Tentang PG Jatitujuh II Proyek ini dimulai dari kerja sama pemerintah dengan Bank Dunia. Kerja sama tersebut kemudian dibentuk Indonesia Sugar Study (ISS). Salah satu programnya adalah mencari areal baru yang berorientasi pada lahan kering. Survei pencarian lahan dilakukan pada tahun 1972-1975 yang menyatakan bahwa areal BKPH Jatitujuh, Kerticala, Cibenda dan Jatimunggul masuk kategori lahan kering dan cocok untuk penanaman tanaman tebu.

Pada tanggal 9 Agustus 1975 terbit Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) No.795/VI/1975 tahun Izin Prinsip Pendirian Pabrik Gula. Keputusan itu diikuti oleh terbitnya Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) No.481/Kpts/UM/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 tentang kawasan hutan Jatitujuh, Kerticala, Cibenda dan Jatimunggul. SK itu menetapkan bahwa lahan seluas 12.022,50 hektar bisa digunakan untuk dicadangkan kepada PT Perkebunan XIV guna penanaman tebu dan pendirian bangunan serta fasilitas dalam rangka pembangunan Proyek Pabrik Gula Jatitujuh.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.17 tahun 1979 tertanggal 25 Juni 1979 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Produksi Gula, Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham di Proyek Gula Jatitujuh.

Namun meskipun Perusahaan ini milik BUMN, tetapi membayar Hak seorang warkim yang sudah bekerja lebih dari 20 Tahun itu sangat berat, Putusan PHI dengan No. 118/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg memutus salah satunya agar PT. Pabrik Gula (PG) Jatitujuh II membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah total sebesar Rp. 58.040.472. 

Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada Rabu, 25 Mei 2022 dengan agenda pemanggilan Termohon PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Edit : Hakim

fsps.

Komentar Facebook
Suka dengan Artikel ini silahkan Bagikan
      
    
  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.