SEKTOR PADAT KOK UPAHNYA DIPANGKAS ???

Suka dengan Artikel ini silahkan Bagikan
 
  
 more 

Karawang, FSPSingaperbangsa – Beberapa waktu lalu pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan kebijakan yang cukup membuat hak para tenaga kerja dan buruh menjadi tak terlindungi haknya. Kebijakan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Corona (Covid-19).

Lewat peraturan itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memperbolehkan perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi Covid-19 untuk dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah pekerja atau buruh. Adanya peraturan ini justru membuat hak normatif pekerja tidak terlindungi.

“Karena pengusaha diperbolehkan mengurangi upah pekerjanya dengan alasan pandemi Covid-19, sangat berdampak luas kepada berbagai sektor termasuk usaha. Dan situasi seperti ini tidak dikehendaki oleh semua pihak. Tapi saya berharap dalam kondisi ini Pemerintah seharusnya tidak menerbitkan Peraturan yang merugikan pekerja atau Buruh,” ujar Ali Ketua DPC. Karawang dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) saat dihubungi melalui Via Whatsapp.

Adapun industri padat karya tertentu tersebut antara lain industri makanan, minuman, dan tembakau, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit dan barang kulit, industri alas kaki, industri mainan anak, dan industry furnitur. “Namun justru di industri ini upah pekerjanya lebih banyak sebatas upah minimum. Dengan artian jika upah dikurangi, maka pekerja atau buruh dipastikan akan semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dimanakah keadilan itu berada,” pungkas Ali.

Komentar Facebook

Suka dengan Artikel ini silahkan Bagikan
 
  
 more