Suara Perjuangan FSPS Kab. Cirebon Demi Kenaikan UMK, Begini Respon Bupatinya.

Suka dengan Artikel ini silahkan Bagikan
 
  
 more 

Cirebon, Fsps.or.id.- Bertempat di Hotel Patra Jasa Cirebon, (8/11/2021), sebanyak empat Federasi Serikat Pekerja Kab. Cirebon, diantaranya FSPS, FSPMI, SPN dan SPSI diundang audiensi oleh Bupati Cirebon berkaitan dengan akan dilakukannya penetapan UMK Tahun 2022 dan permasalahan ketenagakerjan di Kab. Cirebon, agenda tersebut dihadiri juga oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Cirebon dan Kasat Intelkam Polresta Cirebon.

Menurut Bupati Cirebon, mengenai akan dilakukannya Penetapan UMK Tahun 2022, apa yang diingikan oleh kawan-kawan serikat pekerja sama dengan saya, yaitu ingin menaikan UMK lebih dari 10% bahkan kalau perlu naik 50%, akan tetapi penetapan UMK tahun 2022 sudah ada regulasi yang mengaturnya, sehingga keinginan saya terbentur oleh regulasi yang ada dan kita juga lihat dari berbagai aspek, apalagi saat ini Bupati Cirebon telah membuat Satgas Percepatan Investasi demi mengurangi angka penganguran  yang cukup besar yaitu 11%, maka dengan terbentuknya satgas tersebut  dapat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa usaha dan bekerja sehingga tetap mendapatkan penghasilan demi menghidupi keluarganya.

“Mohon pengertiannya kepada Kawan – Kawan Serikat Pekerja apa yang menjadi tuntutan mengenai kenaikan UMK Tahun 2022 yang rasional dan  harus  melihat regulasi yang ada, saat ini angka pengangguran juga besar yaitu 11%, maka kita coba menarik investor datang ke Cirebon melalui Satgas Percepatan Investasi agar membuka lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran”. Ucapnya.

Setiap perwakilan Serikat Pekerja diberikan kesempatan menyampaikan kepada Bupati Cirebon, dalam Audiensi tersebut  beberapa perwakilan serikat pekerja  menginginkan agar UMK tahun 2022 naik 7% sampai 10% atau sekitar Rp. 3.100.000,- atas dasar telah dilakukan Survei KHL di 3 Pasar, dan dikarenakan UU Cipta Kerja yang saat ini masih belum ada putusan tetap dari Mahkamah Konstitusi, maka kenaikan tersebut menggunakan dasar  UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian beberapa serikat pekerja lain pun menyampaikan permasalahan ketenagakerjaan mengenai beberapa perusahaan di Kab. Cirebon, bahwa masih ada perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja kedalam Program Jaminan Sosial, dan meminta kepada Bupati Cirebon dengan segala kewenangnnya untuk melakukan penindakan.

Dalam Kesempatan  terakhir  Ketua DPC FSPS Kab. Cirebon Amal Subkhan mengatakan “UMK Kab. Cirebon Tahun 2022 harus naik sesuai dengan harapan kita semua tetapi sesuai dengan regulasi yang mengatur dan diluar tema pembahasan tersebut Amal meminta kepada rekan rekan serikat pekerja yang lain bahwa jangan cuma memperjuangkan anggota saja tetapi perjuangkan pekerja yang ada kabupaten cirebon untuk mendapatkan UMK, karena masih banyak pekerja yang belum mendapatakan Upah sesuai dengan UMK”, ujar amal.

Komentar Facebook

Suka dengan Artikel ini silahkan Bagikan
 
  
 more